PONOROGO, iNiBlitar.com – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jawa Timur, Suli Daim, mengajak warga persyarikatan untuk menerima, mendukung, dan mengawal keputusan PP Muhammadiyah terkait konsesi tambang. Keputusan menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang ini diambil melalui proses panjang yang diwarnai perdebatan sengit serta pertimbangan matang dalam rapat konsolidasi internal.
“Ini persoalan sebenarnya sudah selesai. Kalau ada orang lain mempersoalkan, biarlah orang lain mempermasalahkan. Tetapi kalau ada kader dan anggota Muhammadiyah yang masih mempermasalahkan persoalan tambang ini, berarti kita perlu mempertanyakan mereka ini,” kata Suli Daim usai acara Ngobrol Bareng Tokoh Fokal IMM Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sabtu (3/8/2024).
Acara Ngobrol Bareng ini digelar bersamaan dengan Musyda ke XII IMM Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator daerah Fokal IMM Jawa Timur dari seluruh wilayah Jawa Timur.
Suli Daim menegaskan bahwa keputusan Muhammadiyah bukanlah keputusan emosional atau personal, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan diskusi, kehati-hatian, dan kajian mendalam oleh seluruh unsur pimpinan persyarikatan hingga pimpinan wilayah.
“Keputusan ini merupakan keputusan yang bijak,” ujar Suli Daim, yang akan dilantik menjadi anggota DPRD Jatim pada akhir Agustus 2024 nanti.
Sebagai informasi, PP Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah. Keputusan ini diumumkan setelah Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Muhammadiyah yang mengundang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia, diadakan pada 27-28 Juli 2024 di Hall Masjid Siti Walidah, Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan dari izin tambang tersebut. “Kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup,” ujar Haedar, Minggu (28/7/2024).
Haedar memastikan bahwa izin usaha pengelolaan (IUP) tambang akan dipegang dengan prinsip-prinsip pro lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP jika ada penyimpangan dalam pengelolaan tambang.
Haedar berjanji bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan serta tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.
Namun, keputusan ini mendapat tanggapan negatif di Trenggalek. Sebuah flyer ajakan aksi penolakan terhadap keputusan PP Muhammadiyah soal tambang beredar di media sosial WhatsApp. Aksi ini rencananya akan dilakukan pada Minggu (4/8/2024) di Trenggalek.
Menanggapi hal ini, Suli Daim menegaskan bahwa ini merupakan keputusan organisasi Muhammadiyah. Jika ada suara yang mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah, maka tugas pimpinan daerah Muhammadiyah setempat untuk mengingatkan.
“Kita sepakat dengan statement Prof Din Syamsuddin, mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Bahwa apapun keputusan, ini sudah keputusan organisasi. Selayaknya kita tidak memperdebatkan dan mendiskusikan lagi, tetapi saatnya melaksanakan,” tandas Suli Daim.
Senada dengan Suli Daim, Dedi Irwasyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih dari Dapil Sidoarjo, menambahkan bahwa jika ada kader atau kelompok-kelompok kecil yang melakukan penolakan, cukup didekati dan diingatkan demi kemaslahatan organisasi.
“Cukup diingatkan, diajak ngopi aja, jangan dibesar-besarkan,” imbuhnya.
Politisi Demokrat yang juga bendahara Fokal IMM Jawa Timur itu berharap warga Muhammadiyah di grassroot berpikir lebih luas atas asas manfaat yang diperoleh untuk mengembangkan organisasi.
“Saya yakin Muhammadiyah punya SDM yang cukup, punya kampus dan sekolah jurusan pertambangan sehingga tidak perlu khawatir,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan