Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penerapan creative financing yang tidak menambah beban masyarakat serta perubahan mindset birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Jatim Retreat 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1).
______________________
Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Khofifah mengapresiasi pelaksanaan Jatim Retreat 2026 yang diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Jawa Timur. Menurutnya, forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat komitmen bersama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.
“Forum ini penting untuk memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, dan layanan publik bergerak dalam satu frekuensi, terutama saat ruang fiskal kita semakin terbatas,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan daerah kian kompleks seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD serta penyesuaian transfer ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memperkuat tata kelola belanja, mengoptimalkan sumber pendanaan kreatif, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang terukur.
Tema Creative Financing & Value for Money, menurut Khofifah, menjadi sangat relevan. Creative financing bukan semata alternatif teknis pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi.
Dalam paparannya, Khofifah menekankan tiga kunci creative financing. Pertama, mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. Kedua, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, menggeser orientasi dari revenue ke profit, serta dari spending or earning menjadi spending and earning.
Terkait sumber pendapatan baru, ia mencontohkan optimalisasi aset lahan milik Pemprov Jatim yang tersebar di berbagai kabupaten/kota melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Langkah ini dinilai dapat membuka ruang investasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk UMKM, tanpa menambah beban warga.
Selain aset, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar. Jawa Timur memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang bisa dimaksimalkan guna mendukung program nasional dan perluasan budidaya ikan.
“Banyak peluang pendapatan baru yang bisa digarap, bahkan dari hal-hal kecil di UPT, selama kita punya perspektif yang inklusif dan terbuka,” kata Khofifah.
Ia juga mengingatkan agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikelola secara efektif dan efisien, terutama dalam pelayanan perizinan. Jika suatu perizinan dapat diselesaikan dengan cepat, maka harus segera diterbitkan demi kepastian layanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, Khofifah menekankan perubahan mindset birokrasi dari sekadar penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas menuju pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.
“Birokrasi harus mampu menciptakan dampak nyata. Itu hanya bisa terjadi jika ada keteladanan dan kontrol hingga ke level UPT,” tegasnya.
Dalam Jatim Retreat 2026, turut hadir sebagai narasumber Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Mohammad Nuh. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada figur pemimpin, tetapi juga pada kualitas para pengikut di sekitarnya.
“Dalam organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen. Kepemimpinan akan kuat jika followership juga kuat,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, Prof. Nuh menegaskan perlunya sumber pendanaan di luar APBD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, BUMD didorong mengubah orientasi dari sekadar mengejar pendapatan menjadi berfokus pada keuntungan.
“Yang dicari bukan sekadar revenue, tapi profit. Profitability harus menjadi kunci agar BUMD benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan