Sebanyak 56 komite sekolah tingkat SD, MI, dan SMP se-Kota Blitar dikumpulkan Dewan Pendidikan (DP) Kota Blitar dalam forum dialog pendidikan di Universitas Islam Balitar (Unisba), Selasa (2/6). Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di lapangan.
Pertemuan menghadirkan seluruh anggota Dewan Pendidikan Kota Blitar yang berjumlah 11 orang. Acara dimulai sambutan Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar Damanhuri, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar M Kanzul Fathon, dan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar Iwan Nurdianto.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar Damanhuri dalam sambutannya mengatakan, forum serupa sebelumnya telah beberapa kali digelar dengan pola per kecamatan. Cara itu dinilai lebih efektif karena suasana diskusi menjadi lebih akrab dan partisipatif.
“Kami sengaja mengadakan pertemuan per kecamatan agar lebih gayeng. Kalau dikumpulkan satu kota biasanya kurang efektif. Melalui forum ini kami berharap banyak masukan dari komite sekolah untuk kemajuan pendidikan di Kota Blitar,” ujarnya.
Menurut Damanhuri, komite sekolah memiliki posisi strategis sebagai mitra sekolah sekaligus jembatan komunikasi antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan pendidikan perlu didengar langsung dari para pengurus komite.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Blitar M Kanzul Fathon menekankan pentingnya membangun komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, komite, dan pemerintah. Menurutnya, banyak persoalan pendidikan yang sebenarnya dapat diselesaikan apabila seluruh pihak mau duduk bersama dan berdialog.
“Pertemuan seperti ini sangat baik untuk menyamakan persepsi. Kita perlu terus membuka dialog. Kadang kita saling menunggu, padahal itu tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Kanzul menilai keberadaan komite sekolah menjadi bagian dari solusi di tengah berbagai keterbatasan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dukungan orang tua melalui komite sekolah dinilai penting untuk membantu optimalisasi layanan pendidikan, terutama di lingkungan madrasah.
“Ketika pemerintah belum bisa memberikan pelayanan secara 1 secara penuh. Sedangkan bagi yang mampu tentu pendekatannya berbeda. Ini yang kami maksud dengan pendidikan yang berkeadilan,” tegasnya.
Menurut dia, rencana kebijakan tersebut dipengaruhi berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Karena itu, bantuan perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu akan dievaluasi dan diarahkan lebih selektif sesuai kondisi penerima..
“Anggaran yang ada nantinya lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Formulanya seperti apa tentu akan kami diskusikan lebih lanjut bersama berbagai pihak,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Dewan Pendidikan Kota Blitar berharap berbagai aspirasi yang disampaikan komite sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Selain memperkuat komunikasi antara sekolah dan orang tua, forum itu juga diharapkan melahirkan gagasan baru untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di Kota Blitar.***
Tinggalkan Balasan