KABUPATEN BLITAR, iNiBlitar.com — Tukang survei Pilpres kebingungan saat menyurvei warga mataraman (Kediri, Blitar, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan). Rata-rata responden dan kelurahan di kawasan tersebut enggan menjawab atau mengisi survei karena takut tidak diberi bansos.
“Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana). Undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto melansir laman samudrafakta, Selasa (30/1/2024).
Menurut Ratno, sejumlah responden di Jawa Timur menolak untuk mengisi survei karena alasan tekanan atau intimidasi. Fakta tersebut, menyebabkan pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voter sangat tinggi di Jatim.
Karena adanya kendala teknis di lapangan itulah Indopol tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas capres-cawapres periode 8 – 15 Januari 2024. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.
Fakta undecided voter ini juga pernah disampaikan dalam diskusi bertajuk “Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei” pada Rabu, 24 Januari 2024.
Ratno melanjutkan, undecided voter di Kota Madiun mencapai 43,3 persen. Sedangkan di Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen, dan Kota Mojokerto menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen. Sedangkan di Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo dengan 43,8 persen.
“Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan, hasil dari identifikasi surveyor kami, yaitu di Jawa Timur, di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi, ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami” terang Ratno.
“Dengan alasan (penolakan) tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati Pemilu, agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos,” sambungnya.
Dari hasil penelusuran pihaknya, Ratno menyebut, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT, dan RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas pada bantuan dari pemerintah.
“Jawabannya adalah, ‘kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan) seperti desa tetangga yang pada saat pilkada itu dicabut’,” ungkapnya.
Ratno mengaku baru kali ini menemui kejadian seperti itu. Sebab, kata dia, survei-survei sebelumnya selalu lancar. Salah satunya ketika Indopol melakukan survei di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi tersebut, kepala desanya bahkan ikut memilihkan responden, dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya tetap kondusif
“Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada,” tegas Ratno
Tinggalkan Balasan