Menjadi pemimpin itu berat. Publik juga tahu. Tapi, alih-alih menunjukkan determinasi memecahkan masalah, publik Kota Blitar justru disuguhi keluhan. Pernyataan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, adalah simtom pemimpin yang tampak lelah padahal perjalanan memimpin Kota Blitar belum separuh jalan.
____________
Candaan “mending jualan telur” adalah sebuah ironi yang tidak lucu. Lebih parah lagi, candaan itu dibarengi syarat: silakan gantikan, asal semua biaya logistik pencalonan dikembalikan. Ini adalah sebuah pernyataan yang menampar wajah demokrasi. Mas Ibin seolah sedang mengatakan bahwa jabatannya adalah sebuah transaksi bisnis yang merugi, dan ia siap “take over” asal modalnya kembali.
Ini bukan sekadar soal kelelahan psikologis. Ini soal mentalitas. Jabatan publik, yang diraih melalui mandat rakyat, didegradasi nilainya setara dengan ongkos politik yang telah dikeluarkan.
Mas Ibin mengeluhkan segalanya. Mulai dari biaya politik yang besar, PAD yang kecil, anggaran pusat yang dipangkas, hingga kompleksitas wilayah. Pertanyaan sederhana untuk wali kota: Apakah semua realitas pahit itu baru beliau ketahui setelah dilantik? Tentu tidak.
Semua tantangan itu adalah medan perang yang ia masuki dengan sadar saat memutuskan mencalonkan diri. Publik memilihnya bukan untuk menjadi komentator masalah, apalagi untuk mengeluhkan beratnya medan. Publik memilihnya untuk memimpin dan mencari solusi.
Sikap kakehan sambat ini makin terasa saat beliau mengutip kisah rekannya sesama kepala daerah yang solusinya adalah “ditinggal pergi saja” saat didemo warga. Apakah ini standar kepemimpinan yang sedang dipertontonkan? Lari dari masalah?
Berlindung di balik nasihat Kiai bahwa “dihina itu mengurangi dosa” juga tidak relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Kritik, hujatan, bahkan fitnah, adalah risiko yang melekat pada jabatan. Itu bukan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab, apalagi menjadikannya justifikasi untuk berkeluh kesah di depan publik.
Pengamat politik Mario Budi sudah tepat. Kepemimpinan itu terikat mandat konstitusional lima tahun, bukan soal transaksi ganti rugi modal politik. Seorang pemimpin tidak dipilih untuk menyerah di tengah jalan.
Rencana mengumpulkan tokoh atau melakukan efisiensi anggaran adalah langkah yang seharusnya. Itu memang tugas pokoknya. Tapi langkah itu menjadi kehilangan wibawa ketika dibingkai dengan narasi keluhan dan beban.
Warga Kota Blitar tidak butuh pemimpin yang cengeng. Warga butuh kerja nyata. Jika Mas Ibin serius dengan ucapannya dan merasa “jualan telur” lebih menenangkan, silakan menempuh mekanisme konstitusional untuk mundur. Tapi jangan pernah gadaikan amanah publik hanya karena ongkos politik yang katanya belum lunas.***
Tinggalkan Balasan