Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak tinggal diam menghadapi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,8 triliun pada 2026. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, bergerak cepat mengusulkan program pembangunan senilai total Rp10,047 triliun kepada pemerintah pusat.
___________________
Adhy menyampaikan usulan jumbo itu saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (28/10). “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri,” jelas Adhy.
Dia menegaskan, Pemprov Jatim harus menyampaikan program prioritas 2026 yang tidak mampu terbiayai oleh APBD. Keterbatasan fiskal ini terjadi akibat pengalihan dana transfer daerah, di mana Jatim kehilangan Rp2,8 triliun.
Adhy Karyono merinci, program strategis senilai Rp10 triliun itu mencakup berbagai sektor. Program tersebut merupakan hasil Musrenbang 2025 dan sisa Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi. “Ini adalah program prioritas daerah yang sudah kami rencanakan dan seharusnya dibiayai dana TKD. Akibat pengalihan (pemotongan), program itu tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.
Pemprov Jatim mengalokasikan porsi terbesar usulan itu untuk sektor infrastruktur melalui Kementerian PUPR, yakni senilai Rp6,986 triliun. Dana tersebut akan membiayai pembangunan jalan, rehabilitasi jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih.
Pemprov juga mengusulkan Rp426,37 miliar ke Kementerian Kesehatan. Anggaran ini untuk membangun rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.
Sektor pendidikan mendapat jatah usulan Rp720,6 miliar. Dana ini akan memperbaiki ruang kelas rusak, laboratorium, toilet, serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan program kejar paket bagi anak tidak sekolah.
“Kami juga mengusulkan Rp861,1 miliar ke Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep,” tambah Adhy.
Rincian lainnya, Pemprov Jatim meminta Rp216,7 miliar kepada Kemenparekraf. Dana ini untuk mengembangkan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk merevitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
Mereka juga mengusulkan Rp125,18 miliar ke Kementerian LHK untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Serta, Rp151,63 miliar ke Kementerian KKP untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.
Untuk peningkatan kapasitas aparatur, Pemprov mengusulkan Rp24,73 miliar ke Kemendagri. Sementara, BNPB mendapat usulan Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana, pengadaan kendaraan operasional, dan logistik.
Pemprov turut mengusulkan anggaran ke Kementerian Perdagangan (Rp21,83 miliar) untuk revitalisasi pasar rakyat dan Kementerian Pertanian (Rp13,4 miliar) untuk program swasembada pangan. Ada pula usulan Rp425 miliar ke Kementerian Perumahan untuk penyediaan perumahan terintegrasi.
Terakhir, Pemprov meminta Rp43 miliar kepada Kementerian Sosial. Dana ini akan memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.
Adhy berharap besar kementerian dan lembaga terkait dapat membiayai seluruh usulan itu melalui APBN. Dia merujuk surat Dirjen Perimbangan Keuangan tertanggal 23 September 2025 yang mengonfirmasi pengurangan TKD Jatim sebesar Rp2,815 triliun di tahun 2026.
“Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan cair senilai Rp8,8 triliun. Angka ini berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025 yang senilai Rp11,4 triliun,” pungkasnya.
Dia juga menyebut total pengurangan TKD untuk 38 kabupaten dan kota di Jatim bahkan mencapai Rp17,5 triliun.***
Tinggalkan Balasan