Puncak Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) kemarin (18/11) menjadi arena penegasan peran organisasi sebagai model ideal tata kelola kebangsaan.
_______________________
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara blak-blakan meminta politisi dan penyelenggara negara agar meneladani sistem pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang kokoh dan tidak bergantung pada sosok pemimpin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan bahwa memajukan kesejahteraan bangsa adalah kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh stakeholder negara, bukan sekadar retorika normatif.
KDM: Sistem Kokoh, Pembangunan Harus Berlanjut
KDM mengaku takjub dengan kemapanan sistem Muhammadiyah. Menurutnya, organisasi ini telah memberikan pelajaran krusial bagi dunia politik dan birokrasi, yaitu tentang pembangunan berkesinambungan. “Ini sesungguhnya pembelajaran bagi kita, para politisi dan penyelenggara negara agar menyelenggarakan pembangunan tidak tergantung pada siapa yang memimpin.”
Gubernur yang akrab dengan budaya Sunda ini menyebut, sistem Muhammadiyah yang rapi dan kokoh menjamin kemajuan tidak digantungkan pada karisma individu, melainkan pada mekanisme organisasi.
Tak hanya sistem, KDM juga mengapresiasi kesederhanaan gaya hidup para pemimpin Muhammadiyah. “Pemimpinnya selalu hadir sederhana dan memberikan teladan pada masyarakat, serta tidak gaduh dalam urusan khilafiyah,” ujarnya. Ia juga mengakui bahwa peran Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), seperti rumah sakit dan perguruan tinggi, telah nyata meringankan beban negara.
Haedar: Kesejahteraan Amanat UUD 1945 yang Otoritatif
Melengkapi pandangan KDM tentang tata kelola, Haedar Nashir menuntut implementasi nyata amanat konstitusi. Menurutnya, kesejahteraan bukanlah narasi kosong, melainkan amanat UUD 1945 yang punya kekuatan otoritatif yang sangat kuat bagi penyelenggara negara. Haedar menekankan, kesejahteraan umum harus dicapai secara seimbang dalam dua dimensi:
-
Dimensi Materi (Lahiriah): Mencakup kecukupan ekonomi dan kemakmuran.
-
Dimensi Non-Materi: Meliputi aspek sosial, spiritual, dan keamanan sosial.
Meski Indonesia diakui unggul di indeks kebahagiaan non-materi, Haedar mendesak agar akselerasi usaha di bidang ekonomi digenjot untuk mengatasi ketidakseimbangan sosial. Ia menyambut baik political will pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada ekonomi kerakyatan, dan meminta program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dikawal serius.
Inovasi dan Penghargaan di Puncak Milad
Milad ke-113 Muhammadiyah ini, yang diawali pentas seni lokal seperti Tapak Suci, gamelan, dan angklung, juga menjadi momen inovasi dan apresiasi. Ketua Panitia, Herry Suhardiyanto (Rektor UMB), menegaskan komitmen UMB sebagai Kampus Futuristik bertema Technopreneur yang menjadi bagian dari “air pencerahan” Muhammadiyah.
Dalam sesi inovasi, Muhammadiyah resmi meluncurkan E-KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah), inovasi digital untuk mempermudah pendaftaran anggota. Selain itu, Muhammadiyah Award 2025 dianugerahkan kepada pengusaha Yendra Fahmi untuk kategori Pengusaha Dermawan Kolaboratif atas kontribusi nyatanya pada pembangunan AUM.
Tinggalkan Balasan