Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta Presiden RI membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Organisasi pengusaha menilai langkah itu berpotensi melemahkan industri otomotif nasional.
___________________
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kebutuhan kendaraan sebenarnya bisa dipenuhi produsen dalam negeri. Pernyataan itu ia sampaikan setelah menerima masukan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,” kata Saleh kepada Antara dikutip melalui laman Gaikindo, Senin (23/2/2026).
Menurut KADIN, impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko menekan utilisasi pabrik domestik, mengurangi nilai tambah ekonomi, serta melemahkan rantai pasok otomotif nasional. Saleh menegaskan kebijakan impor harus selaras dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan manufaktur.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Kapasitas Produksi Dalam Negeri
KADIN menyebut kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal. Industri domestik juga telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen serta jaringan layanan purnajual luas.
Organisasi tersebut meminta pemerintah memastikan kebijakan perdagangan mempertimbangkan penguatan industri nasional. Sinkronisasi antar-kementerian dinilai penting agar program pembangunan koperasi desa justru menjadi stimulus industri otomotif.
KADIN mengusulkan pemerintah memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong skema perakitan dalam negeri, serta membuka kemitraan manufaktur lokal.
Alasan Efisiensi dan Spesifikasi
Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pengadaan menyatakan keputusan impor didasarkan pada efisiensi anggaran, harga, dan spesifikasi teknis kendaraan.
Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan kendaraan dari India memiliki harga sekitar Rp50 juta lebih murah dibanding produk yang tersedia di pasar domestik.
“Uang rakyat harus digunakan secara efektif dan efisien,” kata Joao seperti dilansir Kompasi.id, Minggu (22/2/2026).
Ia menambahkan kendaraan penggerak empat roda dibutuhkan untuk wilayah dengan medan berat, sementara produk domestik yang tersedia mayoritas berpenggerak 4×2. Dalam kontrak, kata dia, juga terdapat rencana perakitan di Indonesia serta pembukaan dealer dan pusat layanan yang diklaim dapat menambah lapangan kerja.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyatakan Indonesia mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Ia memperkirakan pemenuhan 70.000 unit pick-up 4×2 dari industri domestik dapat menciptakan dampak ekonomi sekitar Rp27 triliun.
Agus mengingatkan jika kebutuhan kendaraan dipenuhi lewat impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak dinikmati industri luar negeri. Namun ia mengakui Indonesia belum banyak memproduksi pick-up 4×4 khusus untuk medan sangat berat seperti sektor tambang dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara menilai impor massal kendaraan niaga oleh BUMN berpotensi menekan industri otomotif nasional yang tengah mengalami kontraksi.
Celios memperkirakan potensi kerugian terhadap produk domestik bruto bisa mencapai Rp39 triliun dengan risiko terhadap sekitar 330.000 tenaga kerja di rantai industri otomotif. Bhima juga menyoroti kesiapan koperasi penerima yang di sejumlah daerah masih tahap pembangunan fisik sehingga distribusi kendaraan massal dikhawatirkan memicu persoalan layanan purnajual, suku cadang, dan keberlanjutan operasional.
Rencana impor mencakup 35.000 pick-up 4×4 produksi Mahindra & Mahindra, 35.000 pick-up 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 truk roda enam dari produsen yang sama. Seluruh pengiriman dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang 2026. Polemik masih berlangsung antara alasan efisiensi anggaran dan dorongan perlindungan industri nasional.***
Tinggalkan Balasan