Godzilla El Nino 2026 Ancam Indonesia, Kekeringan Ekstrem Mengintai

Fenomena “Godzilla” El Nino diprediksi melanda Indonesia April–Oktober 2026, memicu kekeringan ekstrem, krisis pangan, dan risiko kebakaran hutan.

Indonesia bersiap menghadapi fenomena iklim ekstrem bertajuk “Godzilla” El Nino yang diperkirakan mulai terasa sejak April hingga Oktober 2026. Fenomena ini ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang tidak biasa dan berpotensi memicu kemarau panjang di berbagai wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau hingga Maret 2026. Mayoritas wilayah diprediksi mulai mengalami musim kemarau pada April, Mei, hingga Juni.

Dampak Kekeringan dan Ancaman Krisis Pangan

Fenomena El Nino “Godzilla” diperkirakan membawa dampak serius, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sebagian Kalimantan disebut paling rentan terhadap kekeringan sedang hingga ekstrem.

Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI, menyebut kondisi El Nino dapat memperparah krisis air bersih, gagal panen, hingga ancaman krisis pangan.

“Ketika El Nino terjadi, kekeringan menjadi semakin ekstrem dan berdampak langsung pada produksi pangan serta kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Data historis menunjukkan dampak signifikan El Nino terhadap produksi pangan. Pada 1997/1998, produksi padi turun hingga 3,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada 2024, produksi beras turun 2,28 juta ton atau 17,52 persen pada periode Januari–April dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan juga menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pangan mencapai 13.629 ton pada periode Januari–Maret 2025.

Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, menegaskan bahwa El Nino sejatinya merupakan siklus alami. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dinamika kemunculannya menjadi semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim global.

“Secara alami El Nino itu sudah lama terjadi. Tapi sekarang polanya terasa lebih cepat dan ekstrem. Kalau intensitasnya sangat kuat, dampaknya pasti langsung terasa, terutama di sektor pertanian,” ujarnya.

Padi dan Jagung Paling Rentan

Sektor pertanian menjadi lini paling depan yang terdampak. Komoditas utama seperti padi dan jagung disebut paling rentan karena sangat bergantung pada ketersediaan air.

Ketika curah hujan menurun drastis, suplai air untuk lahan pertanian ikut terganggu. Dampaknya, pertumbuhan tanaman tidak optimal, bahkan berujung pada gagal panen dalam kondisi ekstrem.

“Padi dan jagung itu sangat sensitif terhadap air. Kalau kekurangan air di fase kritis, hasilnya bisa turun drastis, bahkan rusak total,” jelas Bayu.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada produksi nasional, tetapi juga langsung menghantam ekonomi petani. Biaya produksi yang sudah dikeluarkan berisiko tidak kembali ketika panen gagal.

Risiko Nyata: Produksi Turun, Petani Merugi

Kekeringan berkepanjangan menciptakan efek domino: produksi menurun, kualitas hasil panen turun, hingga pendapatan petani tergerus.

“Kalau kekeringan datang setelah masa tanam, petani bisa gagal panen. Artinya mereka rugi besar karena biaya sudah keluar,” kata Bayu.

Situasi ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketergantungan terhadap stabilitas musim.

Mitigasi: Kunci Ada di Informasi dan Adaptasi

Bayu menekankan bahwa mitigasi di tingkat petani menjadi langkah krusial. Salah satu kunci utama adalah komunikasi yang kuat antara petani dan penyuluh pertanian.

Akses terhadap informasi cuaca, pola musim, hingga pilihan varietas tanaman menjadi faktor penentu keberhasilan adaptasi.

“Kalau informasi sampai ke petani dengan jelas, mereka bisa ambil keputusan yang tepat—mulai dari waktu tanam sampai jenis tanaman,” ujarnya.

Indonesia sendiri dinilai tidak sepenuhnya tanpa bekal. Pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya, termasuk pada 2024, telah menghasilkan sejumlah inovasi seperti:

• pompanisasi air
• irigasi hemat air (drip irrigation)
• varietas tanaman tahan kekeringan

Namun, tantangan terbesarnya adalah implementasi di lapangan.

Peran Penyuluh dan Teknologi Jadi Penentu

Efektivitas mitigasi sangat bergantung pada kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan strategi baru. Di sinilah peran penyuluh menjadi krusial.

Pendampingan intensif membantu petani memahami kondisi iklim dan menerapkan teknik budidaya yang lebih adaptif.

“Penyuluh itu jadi jembatan antara teknologi dan praktik di lapangan. Tanpa mereka, inovasi sulit sampai ke petani,” tegas Bayu.

Early Warning hingga Desa Jadi Kunci

Dalam skala kebijakan, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah, akademisi, hingga lembaga teknis seperti BMKG harus terintegrasi dalam menyediakan informasi iklim yang akurat.

Sistem peringatan dini (early warning system) hingga tingkat desa dinilai sangat penting untuk meminimalkan risiko.

“BMKG harus bisa memberikan informasi sampai ke level desa. Sementara kampus harus terus dorong inovasi varietas tahan kering,” pungkasnya.

Pemerintah Siapkan Mitigasi dan Antisipasi

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan langkah mitigasi untuk menghadapi El Nino 2026. Upaya tersebut meliputi percepatan pengisian bendungan, optimalisasi sumber daya air, hingga modifikasi cuaca.

Selain itu, sektor pertanian didorong untuk melakukan percepatan masa tanam dan penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan guna menjaga produksi pangan nasional.

Badan Pangan Nasional juga telah menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4,6 juta ton sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis.

Sorotan WALHI: Sistem Pangan dan Alih Fungsi Lahan

WALHI menilai dampak El Nino tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural dalam sistem pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan monokultur dan proyek infrastruktur dinilai memperparah kerentanan terhadap krisis pangan.

“Paradigma pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif telah menggerus sumber pangan rakyat, terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil,” kata Musdalifah.

Hak atas Pangan Jadi Tanggung Jawab Negara

Dalam konteks hak asasi manusia, akses terhadap pangan layak menjadi kewajiban negara. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang layak setiap saat.

Ifha menambahkan, pemenuhan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan kualitas konsumsi, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

“Negara harus memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak, bahkan dalam kondisi bencana seperti El Nino,” ujarnya.

Dengan potensi dampak yang luas, pemantauan intensif dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi fenomena “Godzilla” El Nino 2026. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bersiap menghadapi kemarau panjang demi mencegah krisis yang lebih besar. ****