Gus Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal. “Kita ingin kebutuhan jemaah direncanakan dengan matang. Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan. Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masak menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa,” pungkas politisi Fraksi PKB ini.
Gus Muhaimin juga menekankan pentingnya pemerintah mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah. “Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat,” ujarnya.
Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. “Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya. Dalam sidak ini, Gus Muhaimin berharap agar temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
Tinggalkan Balasan