Tahun 2026 dibuka dengan serangan militer Amerika Serikat yang menyasar Caracas, Venezuela. Operasi Negeri Paman Sam itu membawa misi untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Keduanya kemudian diboyong ke Amerika Serikat pada Sabtu (3/1/2026).
________________
Presiden AS Donald Trump menuding Maduro sebagai dalang kejahatan terorisme narkoba di Amerika Serikat. Mulanya, Trump memerintahkan serangan tersebut sebagai misi penegakan hukum antinarkoba.
Namun, Trump kemudian melebarkan tujuan serangan itu sebagai misi untuk mengelola Venezuela. Dalam sebuah konferensi pers di klub Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida, Trump menyatakan rencananya mengambil alih pengelolaan minyak Venezuela.
“Kita akan membangun kembali infrastruktur minyak (di Venezuela), yang akan menelan biaya miliaran dolar,” ujar Trump, Sabtu.
Ketika wartawan mencecar Trump soal pernyataan itu, Trump menjawab, “Kita akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah, dan kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela dan orang-orang dari luar Venezuela yang dulunya berada di Venezuela, dan juga kepada Amerika Serikat dalam bentuk penggantian atas kerusakan yang disebabkan oleh negara itu,” kata Trump seperti dikutip ABC News.
Kecaman Internasional
Jatuhnya Venezuela ke tangan Amerika Serikat memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut serangan tersebut melanggar hukum internasional karena menyerang negara berdaulat.
“Apapun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya,” kata Anwar dalam akun X-nya, Minggu (4/1/2026). Ia mendesak pemerintahan Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengutuk agresi militer tersebut. Dikutip dari Reuters, Rusia menilai dalih AS tidak berdasar.
“Dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak berdasar. Permusuhan ideologis telah mengalahkan pragmatisme bisnis dan kemauan untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan prediktabilitas,” demikian pernyataan Kemlu Rusia.
Melanggar Hukum AS dan PBB
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Arief Isdiman Saleh, S.I.P., M.Si., Ph.D., menilai langkah Trump mencederai hukum internal AS dan hukum internasional.
Di dalam negeri, Trump memerintahkan serangan tanpa persetujuan dua pertiga anggota Kongres, melanggar War Powers Resolution 1973 yang membatasi kewenangan presiden menggunakan kekuatan militer tanpa otorisasi legislatif.
“Sekalipun Maduro dianggap korup dan otoriter, tidak seharusnya pemerintah AS menjalankan operasi militer tanpa persetujuan Kongres,” kata Arief seperti dilansir laman Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (7/1/2026).
Di level internasional, invasi tersebut juga melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjamin kedaulatan negara dari intervensi asing.
“Trump ini menangkap Maduro lalu nanti minyak Venezuela dikelola AS sampai batas waktu tertentu secara gamblang,” ujarnya.
Arief memprediksi AS akan membentuk pemerintahan melalui pihak oposisi yang pro-AS, yang berpotensi memicu konflik horizontal dan perlawanan rakyat Venezuela.
“Selama pemerintahan sementara itu bisa dikendalikan, Amerika mungkin tidak akan ikut campur lebih dalam lagi,” kata dia.
Trump sendiri menyatakan ingin menggelar pemilu di Venezuela, tetapi tidak dalam waktu dekat. “Kita harus memperbaiki negara ini terlebih dahulu. Anda tidak bisa mengadakan pemilu. Tidak mungkin rakyat bisa memilih,” kata Trump kepada NBC News.
Pelajaran untuk Indonesia
Penangkapan Maduro dalam operasi singkat memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin seorang kepala negara berdaulat ditangkap tentara negara lain di ibu kotanya sendiri?
Menurut Arief, hal itu dimungkinkan karena infiltrasi terhadap militer Venezuela.
“Ada pengkhianatan dari dalam, karena banyak orang di ring satu Maduro justru membocorkan informasi,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan invasi AS ke Panama tahun 1989, yang membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk menggulingkan Manuel Noriega. Sementara di Venezuela, operasi itu hanya memakan waktu dua setengah jam.
Arief menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi Indonesia.
“Bukan tidak mungkin hal seperti ini terjadi di negara lain, termasuk Indonesia, jika ada elite yang lebih setia pada kepentingan asing ketimbang rakyatnya sendiri,” kata dia.
“Kita juga harus waspada dengan siapa-siapa saja di dalam pemerintahan kita. Apakah benar mengabdi kepada rakyat atau ada kepentingan lain,” tegasnya.
Di sisi lain, Arief mendorong Indonesia memainkan peran lebih aktif di panggung global sebagai wakil negara-negara belahan selatan untuk membangun solidaritas internasional menghadapi praktik imperialisme modern.
“Solidaritas global penting untuk menyeimbangkan hegemoni negara adidaya. Apa yang terjadi di Venezuela menunjukkan bahwa imperialisme belum berakhir — ia hanya berganti rupa menjadi neoimperialisme,” tandasnya.***
Tinggalkan Balasan